Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Upacara Hari Guru Nasional di Surabaya

Sorak penghormatan bagi para guru menggema di Halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025). Ribuan guru dan tamu undangan mengikuti upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang terasa istimewa karena dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (RI), Abdul Mu’ti, didampingi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Kehadiran Menteri Abdul Mu’ti di Surabaya merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menyelenggarakan peringatan HGN di berbagai daerah di Indonesia, sebagai wujud penghormatan atas dedikasi para guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam amanatnya, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat kualitas pendidikan melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Hal ini sejalan dengan tema HGN 2025, “Guru Hebat, Indonesia Kuat.”

Salah satu kebijakan strategis yang disampaikan adalah pemberian beasiswa S1 lanjutan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi 12.500 guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 pada tahun 2025, dengan bantuan sebesar Rp3.000.000 per semester. “Program ini akan ditingkatkan pada tahun 2026, di mana kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa akan dibuka untuk 150.000 guru,” ungkap Menteri Abdul Mu’ti.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi sebesar Rp2.000.000 per bulan untuk guru non-ASN dan satu kali gaji pokok untuk guru ASN. Insentif guru honorer pun dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan mulai 2026. Seluruh tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru.

Kebijakan lainnya, beban mengajar guru yang selama ini minimal 24 jam tidak lagi menjadi syarat mutlak. Pemerintah menetapkan satu hari khusus sebagai hari belajar guru dalam sepekan, guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme guru.

Menariknya, Kemendikdasmen juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kapolri terkait penerapan Restorative Justice bagi guru yang menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan tugas mendidik. “Kebijakan ini bertujuan agar guru merasa tenang dan tetap berwibawa di hadapan siswa,” tegasnya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengapresiasi berbagai kebijakan tersebut dan menyatakan komitmen Pemkot Surabaya untuk mendukung penuh implementasinya. “Kami juga akan memperluas program RPL. Setelah untuk guru PAUD dan TK, pada 2026 akan kami dorong juga untuk guru-guru SD,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Kita menjadi apa pun hari ini karena jasa seorang guru. Hormatilah guru seperti kita menghormati orang tua kita sendiri,” pesan Eri.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Surabaya juga memberikan penghargaan kepada sejumlah guru berprestasi dan berdedikasi sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam mendidik generasi penerus bangsa.