Kentongan Menggema, 1.360 RW se Surabaya Bergerak Wujudkan Kampung Pancasila

Pancasila tidak hanya diucapkan dalam upacara atau dihafalkan di ruang kelas. Di kampung-kampung, nilai Pancasila dapat hidup melalui warga yang saling membantu, memilah sampah dari rumah, menanam dan merawat tanaman, menjaga kebersihan lingkungan, serta bersama-sama menyelesaikan persoalan di wilayahnya. Semangat itulah yang mewarnai pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 di Balai Kota Surabaya, Kamis (17/9/2026).

Gemuruh kentongan yang ditabuh ribuan warga menjadi penanda dimulainya gerakan yang melibatkan 1.360 Rukun Warga (RW) di seluruh Kota Surabaya. Tabuhan kentongan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan pengurus RW. Dari Balai Kota, semangat gotong royong itu diharapkan bergerak hingga ke gang-gang kampung dan rumah-rumah warga.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk membumikan nilai-nilai Pancasila melalui tindakan nyata, termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan kampung yang bersih, sehat, hijau dan berkelanjutan. Dimulai dari hal sederhana yaitu mengurangi dan memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta mengolah dan memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai,” ujar Mohammad Jumhur Hidayat.

Bagi Wali Kota Eri Cahyadi, lomba ini bukan semata-mata tentang siapa kampung yang mendapatkan penghargaan. Lebih dari itu, Lomba Kampung Pancasila menjadi upaya untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi kekuatan masyarakat Surabaya.

Cak Eri, sapaan akrab Wali Kota Surabaya, mengingatkan bahwa Pancasila merupakan bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Ia menceritakan pertemuan Presiden Soekarno dengan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito pada 1961. Dalam pertemuan tersebut, Bung Karno meyakini Indonesia tidak akan mudah terpecah meskipun suatu saat ditinggalkan para pemimpinnya karena bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai pengikat.

“Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong. Jika hari ini masih ada warga miskin atau tidak mampu yang terlewat dari bantuan, itu tanda gotong royong kita yang perlu dibenahi,” tegas Eri Cahyadi.

Semangat gotong royong tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah indikator penilaian Lomba Kampung Pancasila 2026. Salah satunya adalah penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal. Kampung didorong menjadi ruang tumbuh bagi usaha masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi warganya.

Indikator lainnya mencakup pemeliharaan toleransi, keharmonisan antarwarga, dan peningkatan jiwa kepedulian. Sementara dari sisi lingkungan, pengelolaan sampah secara mandiri, penghijauan, serta penataan kawasan agar bersih dan sehat menjadi bagian penting yang dinilai. Keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama juga menjadi indikator tersendiri.

Dengan demikian, kampung yang kuat bukan hanya kampung yang tampak bersih ketika dinilai. Kampung yang kuat adalah kampung yang warganya terbiasa bergerak bersama: sampah dipilah dari rumah, tanaman dirawat bersama, lingkungan dijaga, persoalan dibicarakan, dan warga yang membutuhkan tidak dibiarkan berjalan sendirian.

Untuk mendampingi pelaksanaan program, Pemerintah Kota Surabaya menerjunkan Perangkat Daerah (PD) sebagai pengampu di setiap wilayah. Wali Kota Eri menegaskan bahwa perangkat daerah tidak cukup hanya memberikan arahan. Mereka harus hadir memberikan contoh sekaligus melakukan pendampingan secara langsung di lapangan.

Bahkan, apabila perangkat daerah dinilai gagal membina wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, akan diberikan sanksi tegas berupa bendera hitam. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Kampung Pancasila tidak hanya dibebankan kepada warga, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan.

Wali Kota Eri juga mengajak masyarakat memastikan zakat, infak, dan bantuan sosial dapat terlebih dahulu membantu mengentaskan persoalan kemiskinan di lingkungan sekitar. Menurutnya, semangat gotong royong harus mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan yang dirasakan langsung oleh warga.

Dalam program Kampung Pancasila, pendataan penerima bantuan sosial di Surabaya juga diarahkan tidak lagi semata-mata bergantung pada sistem desil administrasi. Skala prioritas bantuan ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga di tingkat RT dan RW.

Bagi gerakan lingkungan, pendekatan seperti ini membuka ruang penting: Pancasila dapat tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama-sama. Memilah sampah bukan sekadar urusan kebersihan. Menanam pohon bukan sekadar memperindah kampung. Mengurangi barang sekali pakai bukan sekadar mengurangi timbulan sampah. Semuanya menjadi bagian dari kepedulian terhadap sesama dan lingkungan tempat warga hidup.

Kentongan yang menggema di Balai Kota Surabaya pada 17 September itu pun bukan sekadar tanda dimulainya sebuah lomba. Ia dapat menjadi pengingat bahwa perubahan kampung tidak menunggu datangnya program besar. Perubahan bisa dimulai dari satu rumah, satu RT, satu RW, lalu menyebar menjadi gerakan seluruh kota.

Jika 1.360 RW benar-benar bergerak dengan semangat tersebut, Kampung Pancasila bukan hanya menjadi nama sebuah program. Ia dapat menjadi gambaran tentang bagaimana nilai Pancasila hadir dalam kehidupan sehari-hari: warga rukun, ekonomi bergerak, lingkungan terawat, sampah dikelola, dan tidak ada tetangga yang dibiarkan menghadapi persoalannya sendirian. (*/Mochamad Zamroni)